Keputusan mendadak Menteri Investasi dan Koordinasi Pembangunan, Bahlil Lahadalia, untuk mencabut izin usaha Hotel Sultan telah mengejutkan banyak pihak. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen hotel tersebut.
Kabar mencabut izin usaha ini pertama kali diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan oleh Menteri Bahlil. Dalam pengumumannya, Menteri Bahlil menyatakan bahwa tindakan ini diambil setelah pemerintah menerima laporan mengenai berbagai masalah yang terjadi di Hotel Sultan, termasuk pelanggaran lingkungan, pelanggaran pajak, dan pengabaian terhadap hak-hak pekerja.
Hotel Sultan, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu hotel mewah di kawasan tersebut, sekarang harus menghentikan operasionalnya sesegera mungkin. Ini menjadi pukulan besar bagi manajemen hotel dan stafnya.
Sebagai pengganti, Menteri Bahlil mengumumkan bahwa pemerintah akan mengadakan lelang untuk memberikan izin usaha hotel di lokasi tersebut kepada pihak yang memenuhi syarat. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mendukung investasi yang lebih baik dan menjaga standar yang lebih tinggi dalam industri perhotelan.
Keputusan Menteri Bahlil ini memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pemilik hotel, pekerja hotel, dan juga para pengunjung yang telah memesan akomodasi di sana. Namun, pemerintah tetap berpegang pada pendiriannya bahwa tindakan ini diambil demi kebaikan investasi dan pembangunan yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.
